Ringkasan Kebijakan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat
Ringkasan Kebijakan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Read More »
Penantian Daftar Inventarisasi Masalah RUU Masyarakat Adat Upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak Masyarakat Adat masih lemah. Sering kali, Masyarakat Adat dikalahkan dalam proses hukum. Pada tanggal 24 September 2018, di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR Republik Indonesia, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Arif Wibowo mengatakan, kehadiran negara diperlukan dalam mengakomodir dan menjamin
Penantian Daftar Inventarisasi Masalah RUU Masyarakat Adat Read More »