Berita & Artikel

Merayakan Perempuan Pedesaan, Pejuang Perubahan Alam Kita Peran perempuan dalam menjamin keberlangsungan komunitas di pedesaan dan memperbaiki kualitas penghidupan komunitasnya amatlah besar. Sayangnya, peran mereka yang penting ini tidak mendapat pengakuan yang pantas. Perempuan-perempuan pedesaan sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan sebagian lainnya bekerja secara informal. Mereka juga melakukan banyak pekerjaan rumah tangga di […]

SIARAN PERS : DARURAT DEMOKRASI!! REZIM ANTI DEMOKRASI, PEMERINTAH DAN DPR AKTOR UTAMA PELAKU TEROR TERHADAP KEBEBASAN SIPIL DAN KEDAULATAN RAKYAT ATAS SUMBER DAYA ALAM Jakarta, 27 September 2019 – Serangkaian aksi yang dilakukan mahasiswa, pelajar dan rakyat yang lebih luas dalam beberapa hari terakhir merupakan manifestasi dari tuntutan rakyat terhadap kinerja Pemerintah dan DPR yang

Pembekalan Pengetahuan Perempuan Adat Dalam Konsolidasi Region Bali Nusa Tenggara Mataram, perempuan.aman.or.id — Menjelang persiapan menuju Temu Nasional III di bulan April 2020 tahun depan, anggota  PEREMPUAN AMAN Region Bali-Nusa Tenggara telah melaksanakan Konsolidasi pada tanggal 12-13 September 2019 di Fave Hotel Langko, Mataram.  Konsolidasi Region Bali-Nusa Tenggara bertujuan untuk membangun pemenuhan capaian strategis dan evaluasi

RKUHP dinilai Bikin Perempuan Adat dipaksa Menjadi Budak Jakarta, alinea.id — Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai membuat perempuan adat dipaksa menjadi budak di tanah kelahirannya sendiri. Demikian pandangan yang dikemukakan oleh Afina, perwakilan dari Persekutuan Perempuan Adat Nusantara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.   Afina menuturkan, pada dasarnya RKUHP tujuannya baik untuk melakukan dekolonisasi terkait

Perempuan Adat: Pemerintah Tak Serius Lindungi Masyarakat Adat KBR, Jakarta – Persekutuan Perempuan Adat Nusantara – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat adat. Ketua Umum Perempuan AMAN Devi Anggraini mengatakan, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) yang seharusnya dapat memberi perlindungan hukum saja, sampai saat ini belum juga disahkan.

PEREMPUAN AMAN membentuk Wilayah Pengorganisasian Kepulauan Mentawai Mentawai, perempuan.aman.or.id — PHD (Pengurus Harian Daerah) PEREMPUAN AMAN Sipora Kepulauan Mentawai resmi terbentuk sebagai Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN pada tanggal 30 Juli 2019 di Tuapejat, Sipora Utara, Kepulauan Mentawai.  Sebanyak 42 individu Perempuan Adat yang berasal dari empat komunitas (kampung adat), yakni Komunitas Goiso’Oinan Kecamatan Sipora Utara,  Komunitas Matobe

AMAN Mentawai Mendukung Pembentukan Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN di Mentawai Mentawai, perempuan.aman.or.id — Kepulauan Mentawai memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Dalam catatan lapangan Arnawati Revisen, anggota PEREMPUAN AMAN Mentawai dari bengkel penulisan etnografi Engendering Participatory Maping (EPM) menjelaskan pegunungan (leleu) dan hutan merupakan ruang hidup tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Di pegunungan dan hutan,

RAKERNAS IV: PEREMPUAN AMAN MENUJU AGENDA TEMU NASIONAL III 2020 Tahun 2019 adalah tahun keempat PEREMPUAN AMAN melaksanakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS). RAKERNAS IV PEREMPUAN AMAN selama tiga hari, 08-10 April 2019 diselenggarakan di Fave Hotel Padjajaran Bogor, Jawa Barat. RAKERNAS IV terlaksana atas dasar mandat dari Statuta, yakni pasal 27 tentang RAKERNAS.  Tema RAKERNAS

Perempuan Adat di Seluruh Dunia Berkumpul Dalam Terra Livre Camp 2019 Brasil – Terra Livre Camp 2019. Selama tiga hari (24-26 April 2019), Masyarakat Adat Brasil dari lima region serta Masyarakat Adat internasional, termasuk perwakilan Perempuan Adat dari Indonesia, yakni PEREMPUAN AMAN yang diwakili Direktur Program dan Komunikasi, Muntaza dan Silvia Motoh berkumpul untuk menuntut pengakuan

Tiga Komunitas Adat Nagekeo Ingatkan Pemerintah Nagekeo Dengar Aspirasi Masyarakat Adat KBRN Ende: Pemerintah Daerah (Pemda) Nagekeo dibawah kepemimpinan Bupati Johanes Don Bosco Do diharapkan tidak terburu – buru merespon usulan Lembaga Pemangku Adat (LPA) Labo – Kawa yang hari Kamis (04/04) lalu mendatangi ruangan bupati untuk meminta Bupati Nagekeo segera mempercepat proses pembangunan Waduk