Penantian Daftar Inventarisasi Masalah RUU Masyarakat Adat Upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak Masyarakat Adat masih lemah. Sering kali, Masyarakat Adat dikalahkan dalam proses hukum. Pada tanggal 24 September 2018, di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR Republik Indonesia, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Arif Wibowo mengatakan, kehadiran negara diperlukan dalam mengakomodir dan menjamin

Masyarakat Adat adalah Pondasi Bangsa Indonesia Enam Poin Penting Masukan Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal RUU Masyarakat Adat Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal RUU Masyarakat Adat. PB AMAN diwakili oleh Abdi Akbar Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat dan Monica K. Ndoen Divisi Kasus; PEREMPUAN AMAN diwakili oleh Muntaza, Direktur Program dan Komunikasi; Erwin Dwi Kristianto,

Perempuan Adat Menjaga Alam dan Memastikan Pembangunan Berkelanjutan Bogor, perempuanaman.or.id–Perempuan Adat  telah melakukan pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari,  dalam rangka memastikan anak-anaknya bisa makan dan sehat. Mereka setiap hari memasak, berkebun, berladang, dan berternak. Semua itu adalah bagian pemenuhan kebutuhan. Mulai dari sandang, pangan, papan, dan lainnya. Muntaza, Direktur Program dan Komunikasi PEREMPUAN AMAN memberikan pengarahan

Perempuan Adat adalah Pelaku Pembangunan Berkelanjutan Bogor, perempuanaman.or.id–Burung-burung besi itu membawa 25 Perempuan Adat  secara terpisah dari lima region di seluruh Nusantara. Ada 25 Perempuan Adat   diundang khusus oleh PEREMPUAN AMAN (Persekutuan Perempuan Adat  Nusantara) untuk mengikuti: Dialog Nasional dan Pelatihan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs atau Suistainable Development Goals)  2018. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, termasuk

Nai Sinta Boru Sibarani, Perempuan Adat Pejuang Tano Batak Mama Yosepha, Inspirasi Perempuan Adat NusantaraYosepha Alomang perempuan berbadan kecil berkulit hitam dan berambut ikal. Akrab dipanggil Mama Yosepha, berasal dari Suku Amungme, Papua. Perempuan adat pejuang yang berdiri tegak membela hak asasi manusia dan kedaulatan atas wilayah hidup Suku Agimuga di Amungme yang dirampas oleh

Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Draft RUU Masyarakat Adat Versi DPR RI Masih Banyak Masalah Media Briefing RUU Masyarakat Adat di Rumah AMAN Tebet Jakarta (27/08). Jakarta (27/08)–Amandemen UU 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap keberadaan Masyarakat Adat, penegasan tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 18B ayat (2), Pasal

Refleksi Perempuan Adat Dalam Perayaan HIMAS 2018 Menagih Janji Perlindungan Hak Kolektif Perempuan Adat dalam RUU Masyarakat Adat Jakarta, www.perempuanaman.or.id–Pada 13 September 2007 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS). Tanggal yang bersejarah bagi masyarakat adat ditandai sebagai pertemuan pertama Kelompok Kerja PBB