Webinar 3: Wilayah Kelola Perempuan Adat Adalah Simbol Otoritas Perempuan Adat

Webinar 3: Wilayah Kelola Perempuan Adat Adalah Simbol Otoritas Perempuan Adat [Bogor, 9 Juli 2020] Wilayah kelola perempuan adat bukanlah ruang sempit yang hanya berupa dapur. Wilayah kelola perempuan adat terbentang serta dikelola dan dikembangkan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Wilayah kelola ini merupakan simbol kuat dari peran otoritas perempuan adat, yang keduanya akan terkikis

Webinar 3: Wilayah Kelola Perempuan Adat Adalah Simbol Otoritas Perempuan Adat Read More »

RUU MASYARAKAT ADAT PASTIKAN HAK PEREMPUAN ADAT DILINDUNGI

RUU MASYARAKAT ADAT PASTIKAN HAK PEREMPUAN ADAT DILINDUNGI Dilansir dari Matra Bisnis 6 Juli 2020RUU Masyarakat Adat dipastikan harus memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak-hak kolektif Perempuan Adat. Karena Perempuan Adat memiliki peran dan fungsi sebagai penjaga ketahanan hidup komunitasnya, dengan mengelola sumber-sumber hidup di dalam wilayah adatnya. Namun, pandangan dan kepentingan Perempuan Adat dalam pengelolaan

RUU MASYARAKAT ADAT PASTIKAN HAK PEREMPUAN ADAT DILINDUNGI Read More »

RUU Masyarakat Adat harus penuhi hak kolektif perempuan adat

RUU Masyarakat Adat harus penuhi hak kolektif perempuan adat Jakarta (ANTARA) – RUU Masyarakat Adat harus dipastikan memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak-hak kolektif perempuan adat mengingat peran dan fungsinya sebagai penjaga ketahanan hidup komunitasnya dengan mengelola sumber-sumber hidup di dalam wilayahnya. Ketua Umum PEREMPUAN AMAN Devi Anggraini dalam diskusi bertemakan Perempuan Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya

RUU Masyarakat Adat harus penuhi hak kolektif perempuan adat Read More »

Perlindungan Hak Kolektif Perempuan Adat Belum Diwadahi Undang-Undang

Perlindungan Hak Kolektif Perempuan Adat Belum Diwadahi Undang-Undang Oleh: INGKI RINALDI  Editor: SUHARTONO JAKARTA, KOMPAS (3/7) — Hak-hak kolektif perempuan adat hingga sejauh ini belum diwadahi dalam sebuah undang-undang. Hal ini membuat Rancangan Undang-Undang  Masyarakat Adat yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020 di DPR mendesak untuk didorong pembahasannya. Perempuan Adat Haringen PHD di Barito Timur,

Perlindungan Hak Kolektif Perempuan Adat Belum Diwadahi Undang-Undang Read More »

Scroll to Top